Foto Kades Sukosari, Ahmad Romadlon (berdiri) saat menyampaikan aspirasi di sosialisasi yang dihadiri Wamendagri dan Komisi II DPR RI. (Dok-istimewa).
Jember, Radarargopuro.com - Kamis (12/02/2026), Bima Arya Sugiarto, Wamendagri dan tim Komisi II DPR RI mengunjungi Jember dalam rangka sosialisasi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan Dana Desa.
Saat sesi serap aspirasi masyarakat Jember, Ahmad Romadlon, Kades Sukosari kecamatan Sukowono wadul ke Wamendagri dan Komisi II DPR RI terkait pemangkasan Dana Desa, mengingat pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan,pelayanan publik dan pembangunan di tingkat bawah.
Menurut Romadlon, pemangkasan Dana Desa oleh pemerintah pusat terlalu besar, sehingga berpotensi mengganggu pemerintah desa yang memberikan pelayanan dalam segala bidang ke masyarakatnya.
"Sebetulnya kami mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mendongkrak perekonomian Indonesia," ungkap Romadlon.
Lanjut Romadlon, pemangkasan anggaran Dana Desa terkesan ekstrim, sehingga mengalami penurunan sangat drastis, dari 1,2 miliar menjadi 370 juta Rupiah.
"Kami berharap pemerintah pusat menaikkan kembali anggaran Dana Desa untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Romadlon saat sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa bersama Bupati Fawait, Wamendagri dan jajaran Komisi II DPR RI di pendopo bupati Jember, Kamis (12/02/2026).
Sementara Bima Arya Sugiarto, Wamendagri menyampaikan bahwa saat ini pemerintah melakukan revisi terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana (DPA) dan Dana Desa.
"Kami merasakan apa yang bapak - ibu Kades rasakan, jangan sampai ada kebijaksanaan yang membuat ketidakseimbangan dalam pengelolaan Dana Desa," tegas Wamendagri.
Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan PR dan selalu berpihak ke pemerintah desa. (Red).
