Foto Anasrul SH CIL Med. (Dok-istimewa).
Jember, Radarargopuro.com - Jum'at (14/08/2026), di tengah proyeksi defisit APBD Kabupaten Jember sebesar satu triliun Rupiah pada tahun 2027, muncul sebuah opsi kebijakan yang menjadi perdebatan publik: rencana pinjaman daerah sebesar 786 miliar Rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Sebuah kajian independen setebal 34 halaman yang disusun oleh Anasrul SH CIL Med, seorang Advokat dan pengamat kebijakan publik, menyimpulkan bahwa pinjaman ini bukanlah beban, melainkan satu - satunya jalan tercepat agar Jember tidak tertinggal sepuluh tahun ke depan.
Menurut kajian tersebut, kondisi Jember saat ini berada di titik kritis. Sebanyak 527 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Sebanyak 248 desa dan kelurahan masih gelap setelah pukul 18.00 karena belum ada penerangan jalan.
Dua rumah sakit daerah, RSD dr Soebandi dan RSD Balung, mengalami kelebihan kapasitas hingga 94 persen sehingga pasien harus gantian untuk mendapatkan perawatan dan tempat tidur untuk rawat inap. Jika semua persoalan ini menunggu APBD normal, maka butuh waktu 8 hingga 10 tahun.
Sementara biaya untuk membangun tidak akan sama. Berdasarkan data TAPD, indeks harga konstruksi pada Juni 2026 naik 2,2 persen dalam sebulan. Jika diannualisasi, maka dalam setahun biaya bisa naik 26,64 persen.
Artinya, menunda pembangunan selama 2 tahun akan membuat negara rugi tambahan sebesar 474 miliar Rupiah. Angka itu jauh lebih besar dibanding total bunga pinjaman selama 4 tahun yang hanya 117 miliar Rupiah.
Atas dasar itulah diusulkan skema pinjaman sebesar 786 miliar dengan bunga enam persen per tahun dan jangka waktu 4 tahun. Seluruh dana tidak akan digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai atau perjalanan dinas.
Sesuai amanat Undang-Undang HKPD, seratus persen dana akan menjadi aset produktif. Sebesar empat ratus miliar dialokasikan untuk rekonstruksi jalan, dua ratus miliar untuk pemasangan 12.400 titik lampu LED tenaga surya di seluruh desa dan kelurahan, dan 186 miliar untuk pembangunan gedung, penambahan dia ratus tempat tidur, serta pengadaan alat kesehatan di dua rumah sakit daerah.
Keunikan dari skema ini adalah cara pembayarannya. Agar tidak membebani APBD, sumber pembayaran cicilan dipisahkan. Untuk sektor kesehatan, cicilan sekitar 50 miliar per tahun akan dibayar langsung dari pendapatan BLUD rumah sakit.
Setelah ada penambahan tempat tidur dan alat baru, pendapatan BLUD diproyeksikan naik menjadi 151,2 miliar per tahun. Dengan demikian rumah sakit akan membayar kewajibannya sendiri tanpa mengambil satu Rupiah pun dari APBD.
Sementara untuk sektor jalan dan penerangan jalan umum, cicilan sekitar 193 miliar per tahun akan dibayar dari dua sumber. Pertama dari efisiensi belanja barang dan jasa sebesar sepuluh persen yang nilainya mencapai 324 miliar per tahun.
Kedua dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan naik 55 miliar per tahun seiring dengan tumbuhnya ekonomi akibat infrastruktur yang membaik. Jangka waktu pengembalian ditetapkan 4 tahun, mulai 2027 sampai 2030. Cicilan tertinggi ada di tahun pertama sebesar 243,8 miliar dan akan menurun setiap tahunnya hingga lunas.
Dengan skema ini, rasio cicilan terhadap pendapatan daerah hanya 4,3 persen. Padahal batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat adalah 15 persen.
Artinya kapasitas fiskal Jember masih sangat aman dan masih memiliki ruang lebih dari 500 miliar untuk belanja lainnya. Yang terpenting, pinjaman ini akan lunas di masa jabatan sekarang sehingga tidak mewariskan beban kepada pemerintahan berikutnya.
Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sistem pengawasan dirancang berlapis dan melibatkan banyak pihak. Dana pinjaman tidak akan masuk ke kas umum daerah, melainkan langsung disimpan di rekening khusus di PT SMI.
Pencairannya pun dilakukan bertahap sesuai dengan progres fisik di lapangan yang sudah diverifikasi. Pengawasan dilakukan oleh DPRD melalui tim khusus, oleh Inspektorat, BPKP dan BPK melalui audit berkala, oleh PT SMI melalui tim teknis yang turun setiap bulan, dan yang paling penting oleh masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk membuka seluruh data. Mulai dari RAB, kontrak, pemenang lelang, hingga progres harian dengan foto dan titik GPS akan diupload di website khusus. Di setiap lokasi proyek juga akan dipasang papan informasi dan dibuka kanal pengaduan yang wajib ditindaklanjuti dalam 3 x 24 jam.
Prinsipnya sederhana, dana rakyat harus diawasi oleh rakyat. Terkait kekhawatiran gagal bayar, kajian ini juga menghitung skenario terburuk. Dengan sisa kemampuan keuangan daerah yang masih mencapai 1,8 triliun per tahun dan rasio cicilan yang rendah, risiko tersebut dinilai sangat kecil.
Namun demikian pemerintah tetap menyiapkan dana cadangan sebesar 60 miliar, mengasuransikan seluruh aset hasil pembangunan, dan menyiapkan opsi restrukturisasi sesuai aturan dari Kementerian Keuangan apabila terjadi bencana nasional. Secara ekonomi, investasi 786,5 miliar ini diproyeksikan akan mengembalikan manfaat sebesar 2,19 triliun dalam 4 tahun.
Jalan yang mulus akan memotong biaya logistik dan menyelamatkan nyawa. Desa yang terang akan menghidupkan 4.960 UMKM baru dan menekan kriminalitas. Rumah sakit yang memadai akan menurunkan angka rujukan dan menambah pendapatan daerah.
Kesimpulan dari kajian ini jelas. Menolak pinjaman berarti membiarkan defisit 800 miliar tidak tertutup dan membiarkan rakyat menunggu sepuluh tahun dalam kondisi yang sama.
Sementara menyetujui pinjaman berarti memilih percepatan. Tiga tahun dari sekarang Jember bisa memiliki jalan yang mulus, desa yang terang, dan rumah sakit yang layak. "Pinjaman ini bukan utang konsumtif. Ini adalah tiket percepatan.
Bunga 117 miliar jauh lebih murah daripada kerugian 474 miliar jika kita memilih untuk menunda. Sejarah akan mencatat apakah tahun 2027 adalah tahun kita berani memutuskan untuk maju 20 tahun ke depan anak cucu kita akan bertanya: "Waktu Jember mau maju, apa yang kalian lakukan?"
Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Apakah kita memilih aman tetapi membiarkan Jember tertinggal? Atau kita memilih berani, untuk Jember Maju, Mandiri, dan Sejahtera.
Orang hebat tidak menunggu waktu yang tepat. Orang hebat menciptakan waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu adalah 2027” demikian penutup dari kajian independen tersebut. (Suli).
