Foto saat kegiatan Bunga Desaku di kecamatan Tanggul. (Dok-Endang).
Jember, Radarargopuro.com – Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan insentif bagi guru ngaji segera direalisasikan.
Pemkab Jember saat ini tinggal menuntaskan proses perubahan anggaran (P-APBD) sebelum pencairan dilakukan.
Kepastian itu disampaikan Gus Fawait saat menghadiri pertemuan guru ngaji dan kelompok pengajian dalam program Bunga Desaku di Pemandian Patemon, Kecamatan Tanggul, Selasa (28/7).
"Pendataan sudah selesai. Insyaallah kalau P-APBD sudah ditetapkan, insentif guru ngaji akan mulai dicairkan sekitar September atau Oktober," ujarnya di hadapan ratusan peserta.
Menurutnya, insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para guru ngaji yang selama ini berperan membangun pendidikan keagamaan di tengah masyarakat.
Penyalurannya direncanakan dilakukan melalui pemerintah desa.
Dalam kesempatan itu, Gus Fawait juga meminta para guru ngaji ikut menjadi mitra pemerintah menyampaikan berbagai program pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satunya layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang telah diberlakukan sejak 1 April 2026.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pelayanan. Baik pasien umum maupun peserta layanan gratis akan memperoleh pelayanan medis dan obat yang sama.
Perbedaan hanya terletak pada kelas ruang perawatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Jember juga terus mempermudah pelayanan administrasi kependudukan melalui program Peta Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember Bambang Saputro menjelaskan, masyarakat kini dapat mengurus KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kematian, hingga dokumen kependudukan lainnya langsung di kantor kecamatan.
"Seluruh pelayanan administrasi kependudukan gratis. Masyarakat tidak dipungut biaya," tegasnya.
Bambang menambahkan, stok blangko KTP elektronik di Kabupaten Jember juga dipastikan aman.
Saat ini tersedia sekitar 64 ribu keping sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan blangko.
Ia juga mengungkapkan adanya inovasi pelayanan bagi warga yang ingin mengubah data kependudukan dan memerlukan penetapan pengadilan. Kini masyarakat cukup mengajukan permohonan di Dispendukcapil.
Selanjutnya, proses penetapan dilakukan melalui layanan terpadu bersama Pengadilan Negeri Jember, sehingga warga tidak lagi harus bolak-balik mengurus administrasi.
Melalui percepatan layanan tersebut, Pemkab Jember berharap akses pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Endang).
