Foto Wakapolri, Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo SH MHum MSi MM, saat pimpin rapat persiapan GPM. (Dok-Polri).
Jakarta, Radarargopuro.com - Menyambut HUT RI ke-80, Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak minggu depan sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal ini ditegaskan dalam rapat persiapan yang dipimpin Wakil kepala Polri (Wakapolri), Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo SH MHum MSi MM, Jum'at (08/08/2025), di Mabes Polri, dengan dihadiri Dirut Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda/Polres secara daring.
Wakapolri mengingatkan pentingnya aksi nyata dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, realisasi baru 8 ribu Ton.
Fungsi Binmas sebagai leading sektor wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog dan penyaluran tepat sasaran.
"Gerakan ini akan dilombakan antar satuan wilayah dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," tegasnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut positif kolaborasi strategis ini.
"Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta Ton dan fasilitas "tunda bayar 7 hari" untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," ujarnya.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema: langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 Kg (kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 Kg).
Seluruh proses wajib patuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali.
Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap, dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.
Pengawasan ketat melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan, serta Tim Pemantau Gabungan (Bulog, Polri, Pemda, Bapanas) yang mengevaluasi harian via aplikasi.
Deputi I Badan Pangan Nasional pastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat. "Publikasikan capaian GPM sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," pungkasnya.
Sementara Dirtipideksus Bareskrim mengingatkan pencegahan penyaluran ke ‘pemain besar’ melalui pendataan ketat dan pelaporan harian.
Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.
Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan merekap harian pencapaian target, dengan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi. (Red).
