Foto Camat Arjasa saat pimpin Rakor tingkat kecamatan. (Dok-istimewa).
Jember, Radarargopuro.com - Senin (30/03/2026), Camat Arjasa, Andry Purnomo ST M.Si gelar momen halal bihalal 1 Syawal 1447 H sekaligus konsolidasi jajaran dan lintas sektoral dalam penanganan pengentasan kemiskinan.
Momen halal bihalal yang terselenggara di pendopo kecamatan Arjasa juga dihadiri pimpinan tiga pilar, lintas sektoral, pemerintah desa dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan Arjasa.
"Hari ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi dan melestarikan budaya positif silaturahmi sekaligus melakukan konsolidasi," terang Andry Purnomo.
Andry Purnomo menambahkan, konsolidasi merupakan kewajiban pejabat publik, Muspika dan pemerintah desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, utamanya penanganan kemiskinan sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Bupati Jember, Gus Fawait.
"Konsentrasi penanganan kemiskinan tersebut menjadi perhatian khusus agar tidak tertinggal, sehingga semangat no one left behind akan menjadi arahan berkelanjutan pimpinan kita," ungkapnya.
Pria kelahiran Surabaya ini juga menambahkan, arahan tersebut menjadi bagian Muspika untuk melakukan konsolidasi agar tugas - tugas berjalan dengan baik.
"Harapan kedepan, sebagaimana keinginan presiden dan Gus Bupati, kemiskinan ekstrem di kabupaten Jember segera tuntas," jelasnya.
Lanjut Andry, angka kemiskinan ekstrem di kabupaten Jember masih tercatat absolut tinggi, sehingga pemerintah meluncurkan bantuan langsung non tunai dan ada kenaikan penerima bantuan sebesar 73,34 persen.
"Kami terus bergerak untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh unsur yang melibatkan pemerintah desa, tim PKH serta relawan untuk memastikan agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan bahan pokok," tegasnya.
Alumnus Fakultas Ekonomi UNEJ ini juga memaparkan bahwa secara linier dengan kebijakan Gus Bupati Jember yang menetapkan Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting dan AKI/AKB saat ini kondisi kemiskinan di kabupaten Jember merupakan kondisi emergensi alias bencana dan tidak bisa tertangani secara normatif, sehingga perlu pembentukan Satgas.
"Sehingga kami secara linear dengan Pemkab agar proses verifikasi dan validasi data berkualitas, tidak ada yang tertinggaltertinggal," pungkasnya. (Red).
